Rubrik Opini Oleh :
Non-Governmental Organization – Laskar Advokasi Siliwangi
(Response)
Dalil bahwa Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten hanya “perpanjangan tangan administratif” adalah bentuk penyempitan makna tanggung jawab publik. Kabupaten Probolinggo bukan sekadar “kantor cabang” Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, bupati dan perangkat daerah (Satgas) memiliki tanggung jawab absolut terhadap kesejahteraan rakyat di wilayahnya.
Logikanya, jika ada warga Kabupaten Probolinggo keracunan makanan dari program MBG, yang pertama kali disalahkan publik dan diproses hukum adalah otoritas setempat. Mengklaim “kewenangan terbatas” saat terjadi masalah adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat otonomi.
Dalam administrasi negara, terdapat prinsip Diskresi (kebebasan mengambil keputusan dalam situasi darurat atau belum ada aturan spesifik). Logikanya, jika Satgas MBG Kabupaten menemukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar gizi atau keamanan pangan, mereka tidak perlu menunggu surat dari BGN Pusat untuk bertindak. Satgas bisa menggunakan kewenangan Dinas Kesehatan (pencabutan sertifikat laik higiene sanitisasi / SLHS) untuk menghentikan operasional SPPG yang melanggar tersebut. Menyebut “hanya bisa melapor” adalah upaya mengebiri potensi diskresi daerah.
Jika Satgas MBG Kabupaten dibentuk hanya untuk “melihat dan melapor”, maka pembentukan Satgas MBG Kabupaten tersebut adalah inefisiensi birokrasi. Logikanya, operasional Satgas MBG Kabupaten (rapat, monitoring, perjalanan dinas) menggunakan sumber daya daerah. Jika hasilnya hanya tumpukan laporan tanpa kuasa menindak, maka Satgas MBG Kabupaten hanyalah beban anggaran yang tidak memberikan nilai tambah (value added) bagi perlindungan konsumen (siswa).
Dalil Ketua Satgas MBG Kabupaten memisahkan antara “pelaporan” dan “penindakan” sebagai dua hal yang terputus. Logikanya, dalam manajemen risiko, pengawas yang membiarkan pelanggaran terjadi (meskipun sudah melapor) tetap dianggap lalai (omission). Satgas memiliki “kewenangan moral” dan “kewenangan koordinatif” untuk menghentikan distribusi makanan secara sepihak jika membahayakan nyawa, tanpa harus menunggu restu BGN.
Kesimpulannya, kewenangan Satgas MBG Kabupaten jika menemukan SPPG yang melanggar standar gizi atau keamanan pangan, mereka tidak perlu menunggu surat dari BGN Pusat untuk bertindak. Satgas MBG Kabupaten bisa menggunakan kewenangan Dinas Kesehatan (pencabutan sertifikat laik higiene sanitisasi / SLHS) untuk menghentikan operasional SPPG yang terbukti melanggar tersebut.
Menyebut “hanya bisa melapor” adalah upaya mengebiri potensi diskresi daerah. menjadi “terbatas” bukan karena aturan yang melarang, melainkan karena kurangnya keberanian politik (political will) untuk mengambil tanggung jawab eksekusi. Satgas MBG Kabupaten seharusnya tidak menjadi “kurir laporan”, melainkan menjadi “polisi kualitas” yang berani memutus rantai distribusi jika standar gizi tidak terpenuhi, demi melindungi keselamatan warga sendiri.
Leave a comment