Bin Haudi : Saya Tidak Pernah Sebut Ada Motif di Balik Penetapan Angka Kemiskinan

Probolinggo, newsradarjatim.com – Koordinator Forum Masyarakat Poros Timur, Bin Haudi mengaku terdapat dugaan penggiringan opini dalam pemberitaan yang termuat di salah satu media online, saat kegiatan audiensi bersama komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (28/10/24).

Pasalnya, dalam pemberitaan di media online dimaksud dengan judul “Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo Tetap Tinggi, Garis Kemiskinan Jadi Sorotan” tersebut, mencantumkan pernyataan dari Bin Haudi yang menduga ada motif di balik penetapan angka kemiskinan yang tinggi.

“Saya tidak pernah menyampaikan jangan-jangan ada request (permintaan) dari pucuk pimpinan agar Kabupaten Probolinggo mendapat lebih banyak anggaran dari pusat. Herannya, kok bisa wartawannya menulis seperti itu ?,” ujarnya, Senin (28/10/24).

Justru dalam audiensi saat itu, lanjutnya, pihaknya menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk menyalahkan apalagi menghakimi dengan menumpahkan kesalahan terhadap pemerintah daerah, baik dalam kepemimpinan yang sekarang, maupun sebelumnya.

Pihaknya menganggap ranking keempat Kabupaten Probolinggo sebagai daerah termiskin se-Jawa Timur itu menjadi PR bersama untuk dicarikan jalan keluarnya.

Atas hal itu, pria yang pernah menjabat sebagai kepala desa ini mengaku telah menghubungi oknum wartawan dimaksud dan meminta agar dilakukan ralat berita.

“Saya sudah telepon wartawan yang menulis berita tersebut. Saya komplain karena tidak pernah menyatakan seperti itu dalam audiensi, apalagi diwawancarai. Harapan saya agar dilakukan ralat berita,” jelasnya.

Sementara itu, sampai berita ini dinaikkan, oknum wartawan berinisial S yang dimaksud Bin Haudi ketika dihubungi media ini melalui pesan WhatsApp tidak aktif (centang satu). Termasuk ketika dihubungi melalui sambungan telepon, tidak terhubung.

Perlu untuk diketahui, berkaitan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang masih berada di ranking keempat dari bawah se-Jawa Timur, menjadi perhatian publik.

Alhasil, masyarakat setempat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Poros Timur mempertanyakan hasil verifikasi dan validasi data (Verval) data kemiskinan tersebut kepada BPS Kabupaten Probolinggo.

Pertanyaan disampaikan dalam audiensi bersama komisi IV DPRD kabupaten setempat pada Senin (28/10/24). Audiensi turut dihadiri Dinas Sosial, dan beberapa OPD Pemkab Probolinggo. (red)