Setahun “Pemerintahan Sae”, Penurunan Kemiskinan 0,14% Sebagai “Kado Pahit”

PROBOLINGGO – Tepat satu tahun perjalanan pemerintahan Bupati – Wakil Bupati Probolinggo, dr Mohammad Haris dan Fahmi AHZ yang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, dinilai masih jauh dari ekspektasi perubahan yang dijanjikan.

Sorotan utama tertuju pada rilis data kemiskinan terbaru. Dari angka 16,45% di tahun 2024, posisi Kabupaten Probolinggo hanya bergeser tipis ke angka 16,31% di tahun 2025.

Aktivis Laskar Advokasi Siliwangi, M. Hasan Basri mengatakan, penurunan yang hanya sebesar 0,14% ini dinilai sebagai kegagalan birokrasi dalam menerjemahkan visi besar rezim yang dikenal dengan “pemerintahan sae” ini.

Menurutnya, rakyat Kabupaten Probolinggo tidak butuh “angka kosmetik”, melainkan perubahan fundamental yang menyentuh urusan perut.

“Potret kesejahteraan rakyat masih jalan di tempat. Penurunan 0,14% itu gerak siput. Sangat ironis, daerah yang memiliki Bromo, garis pantai panjang, dan jalur pantura, masih nyaman menyandang predikat 4 termiskin di Jawa Timur,” tegasnya, Jumat (20/2/26).

Dalam evaluasi satu tahun ini, Basri juga membandingkan Kabupaten Probolinggo dengan daerah lain di Jawa Timur yang mampu berlari lebih cepat. Ia menunjuk Kabupaten Sumenep sebagai pembanding yang menohok.

“Jika Sumenep yang berada di kepulauan bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 0,76% (lima kali lipat lebih efektif), lalu apa alasan Kabupaten Probolinggo yang punya akses darat internasional masih merayap seperti kura-kura?. Ini bukti birokrasi kita kehilangan kompas,” tambahnya.

Satu tahun pertama ini, lanjutnya, seharusnya menjadi momentum hilirisasi produk lokal dan penciptaan lapangan kerja formal yang masif. Namun, yang terjadi justru Kabupaten Probolinggo seolah menjadi “penjaga tetap” daftar hitam kemiskinan di Jatim, bersanding dengan kabupaten di Madura.

Untuk itu, ia mengingatkan agar momentum setahun kepemimpinan ini dijadikan bahan evaluasi total, bukan sekadar seremoni.

“Predikat peringkat 4 termiskin ini adalah potret nyata ribuan kepala keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Gus Haris tidak boleh terlena oleh laporan bawahan yang bersifat administratif. Rakyat butuh aksi nyata, bukan sekadar angka di atas kertas yang tidak terasa dampaknya di dapur warga,” tutupnya.

Hingga berita ini dirilis, Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi capaian satu tahun di bidang pengentasan kemiskinan tersebut. (red)