PROBOLINGGO – Temuan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri, secara tegas mempertanyakan keabsahan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta efektivitas pengawasan Satgas MBG Kabupaten Probolinggo.
“Kejadian ini merupakan bentuk kelalaian fatal yang mengancam penerima manfaat dalam program MBG. Ini perlu mendapat perhatian serius dan tindakan tegas dari instansi berwenang,” ucapnya, Kamis (12/2/2026).
Keabsahan SLHS Dipertanyakan
Menurut Syaiful, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi SLHS sebagai jaminan bahwa proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan, dan menu yang disajikan aman dikonsumsi, melindungi kesehatan masyarakat. Munculnya ulat pada menu MBG menunjukkan adanya mata rantai sanitasi yang putus.
Dinas Kesehatan (Dinkes) diminta bersikap tegas serta responsif terhadap temuan menu berulat atau tidak higienis dalam program MBG. Apalagi SPPG yang mendistribusikan menu MBG yang disoal saat ini, telah memiliki SLHS yang diterbitkan oleh Dinkes.
“Kami mempertanyakan proses verifikasi penerbitan SLHS. Jika ulat saja bisa lolos ke meja konsumen, maka produk hukum (SLHS) tersebut patut dipertanyakan validitasnya,” ujarnya.
Sorotan terhadap Satgas MBG
Tak hanya menyasar Dinas Kesehatan, Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri juga menyoroti peran Satgas MBG Kabupaten Probolinggo yang dibentuk untuk mengawal program prioritas nasional ini. Ia menganggap Satgas gagal menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi di lapangan.
“Satgas jangan hanya duduk di belakang meja atau sekedar formalitas seremonial. Kejadian di Paiton ini adalah bukti lemahnya kontrol kualitas. Kami mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh vendor dan SPPG di Probolinggo,” tegasnya.
Dalam persoalan ini, Kepala SPPG Dusun Kalianyar 2 Desa Sidodadi – Paiton, Sulhan, menyatakan masih melakukan pemeriksaan internal. “Kami akan melakukan pemeriksaan lebih dulu dan menanyakan kepada kader di Dusun Krajan untuk mengetahui detailnya,” ungkap Sulhan kepada awak media.
Sementara, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo belum memberikan keterangan resmi terkait status SLHS unit pelaksana tersebut. Kasus ini kini menjadi perhatian publik, mengingat anggaran MBG bersumber dari uang negara yang diperuntukkan bagi peningkatan gizi masyarakat, bukan justru memberikan risiko penyakit. (r0h)
Leave a comment