Satgas PIPPAD Kabupaten Probolingo Diharapkan Tidak “Mandul”

Probolinggo, newsradarjatim.com – Terbentuknya tim Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Satgas PIPPAD) Kabupaten Probolinggo diharapkan tidak sekedar dibentuk tanpa implementasi nyata alias mandul. Sentilan itu disampaikan oleh 2 aktivis Probolinggo, Syaiful Bahri dan Binhaudi dalam acara diskusi “Sudut Pandang” di channel youtube Fatwa Siliwangi Official, pada Sabtu (15/7/23).

Dalam konten youtube itu, kedua aktivis tersebut dimintai tanggapan pasca aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor sekretariat bersama 3 Maincont (kontraktor utama) pembangunan tol Probowangi Paket 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, pada Senin (10/7/23) kemarin. Di mana keduanya merupakan pihak yang mengkomandoi jalannya aksi demonstrasi bersama masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Daerah (Formad) Poros Timur.

“Kami berharap tim Satgas PIPPAD bekerja sesuai fungsinya. Jangan sampai sekedar dibentuk lalu tidak bekerja. Sebab selama ini kami melihat kinerjanya masih belum maksimal, jadi perlu ditingkatkan,” ujar Syaiful Bahri yang menjadi salah satu narasumber dalam acara tersebut.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo seharusnya bisa memfasilitasi dan mencarikan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha tambang lokal dalam melengkapi proses perizinan usahanya. Di mana dalam konteks ini penerbitan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) yang menjadi syarat usaha dalam pembangunan tol, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Informasi yang kami terima terdapat monopoli usaha. Artinya lokasi pertambangan (batuan) di Kabupaten Probolinggo yang diterbitkan SIPB nya hanya milik pengusaha luar daerah. Sementara para penambang lokal prosesnya diduga menggantung di WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Jadi Pemkab Probolinggo atau Satgas PIPPAD harus hadir dalam permasalahan ini,” tegasnya.

Senafas dengan Syaiful Bahri, narasumber lainnya, Binhaudi juga memprotes keras adanya dugaan disparitas dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Probowangi dan problematika penerbitan SIPB. Ia pun berharap agar Satgas PIPPAD Kabupaten Probolinggo tidak sekedar diskusi di atas meja.

“Calon-calon penambang mestinya harus duduk bersama terkait persoalan administrasi. Dengan adanya pembangunan tol yang sudah masuk Kabupaten Probolinggo ini adalah moment bagi pemerintah daerah. Yang mana pemerintah daerah ini harus respect dengan kebutuhan-kebutuhan pengusaha, sehingga tujuan bersama bisa terwujud,” ujarnya. (red)