Bondowoso, newsradarjatim – Jaga komitmen Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Kemenag Jatim) yang sebelumnya identik dengan kegiatan JAMARAH dan Sapa Jamaah Haji di tahun 2022, maka tahun 2023 ini instansi di bawah kepemimpinan Husnul Maram fokus Penyuluhan Manasik Haji.
Acara digelar tepat pada Senin, 21 Agustus 2023, angkatan IV Manasik Haji berlangsung di Hotel Grand Padis Bondowoso. Hadir sebagai narasumber adalah anggota Komisi VIII DPR RI KH. Achmad Fadhil Muzakki Syah (Ra Fadil) dan dari Kemenag Jatim adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur Dr. Abd. Haris Hasan, M.Pd.I.
Ra Fadil, sapaan akrab legislator yang berangkat dari Dapil Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo tersebut, juga menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan haji yang dilakukan para petugas haji.
“Tahun 2023, kuota haji kembali normal seperti sebelum pandemi. Penambahan kuota ini Alhamdulillah diimbangi dengan pelayanan yang sangat baik dari petugas haji Kemenag,” ungkapnya.
Politisi dari Fraksi Nasdem, yang berangkat dari Dapil III Tahun 2019 lalu ini, juga menyampaikan kinerja Komisi VIII DPR RI dalam hal pengefisiensian biaya haji.
“Dalam hal biaya, saya dari Komisi VIII, tentu tetap berjuang agar biaya haji atau BIPIH, dapat ditekan dan diefisiensikan sebaik mungkin agar tidak memberatkan jamah haji. Perjuangan ini tentu harus melalui proses menampung aspirasi dari calon jamaah. Oleh sebab itu, masyarakat harus sampaikan uneg-uneg karena tanpa disampaikan, maka apa bekal kami yang harus diperjuangkan ?,” ujarnya.
Putra ulama besar nan kharismatik KH Muzakki Syah tersebut, juga menyampaikan pentingnya ketegasan dalam pelayanan haji. Dalam haji, lanjutnya, jangan sampai ada ruang bagi oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dan justru merugikan orang lain.
“Contoh, jangan sampai ada yang merebut hak tenda jamaah dan sebagainya. Yang pasti di tanah suci, semua tidak boleh ada yang ingin diistimewakan. Semua harus diperilakukan sama,” pesannya.
Sedangkan dari Kanwil Kemenag Jatim, Abd. Haris menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pusat pelayanan haji terpadu di Bondowoso. Doktor UIN SATU Tulungagung tersebut juga menyampaikan prinsip haji berkeadilan.
“Prinsip haji berkeadilan menjadi prinsip kami mengingat pentingnya pemberangkatan haji sesuai antrian. Hal ini kami utamakan daripada kuota penggabungan, yang sebelumnya memang ada jamaah haji yang berangkat dengan pendampingan keluarga. Dan haji berkeadilan kami utamakan karena kami ingin benar-benar adil sesuai waktu pendaftaran calon jamaah haji. Istilahnya, First Come First Service,” jelasnya.
Haji berkeadilan tersebut, dijelaskan oleh Abdul Haris memiliki konsekuensi, diantaranya dalam hal pelayanan. Lansia (lanjut usia) yang tidak didampingi keluarga, tentu menjadi kewajiban kami untuk mendampingi dan melayani mereka. Petugas haji tentu memiliki tanggung jawab semakin berat, namun kami tetap melayani sepenuh hati.
Kami pun memikirkan segala hal detail untuk melayani jamaah lansia, diantaranya dalam hal konsumsi kami sediakan bubur. Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas keseharian lansia, itu juga kami yang melayani. Terutama perawat, bahwa mereka merawat jamaah haji seperti halnya merawat orang tua atau kakek nenek mereka. Dan ini alhamdulillah dapat terlaksana sepenuh hati. Sehingga jamaah haji lansia pun tetap lancar selama beribadah. Prinsip kami adalah mewujudkan haji mabrur bagi para jamaah,” paparnya.
Ketua Sektor VI di Makkah saat penyelenggaraan haji 2023 kemarin, menegaskan bahwa pelayanan sepenuh hati menjadi keyakinan para petugas karena di tanah suci, selalu ada kemudahan dalam beribadah. Disinggung isu saat tahapan haji di Muzdalifah, Abdul Haris meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat yang menuduh jamaah haji terlantar.
“Saat di Muzdalifah, ada banyak jamaah yang non reguler yang mana mereka menempati jamaah reguler. Kejadian ini penting untuk kita sampaikan dan luruskan, agar agen perjalanan jamaah haji non reguler memastikan detail para jamaahnya saat di tanah suci. Jangan sampai tidak memikirkan jamaahnya, karena ketidaktertiban justru menimbulkan masalah baru dan merugikan jamaah lainnya, yaitu jamaah reguler,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Haris pun menyampaikan program sosialisasi “Sajadah Wali”, Sapa Jamaah Dalam Waiting List, yang hanya dimiliki oleh Kemenag Jatim. Program tersebut pun mendapat apresiasi dari para hadirin yang hadir, disebabkan calon jamaah memang membutuhkan informasi terupdate dari penyelenggara haji.
Acara tersebut juga dihadiri jajaran Ketua tim pada bidang PHU H. Ahmad Alauddin, Hj. Fentin Istifaiyah, dan Edi Susilo, Ketua Tim Bina Umrah dan Haji Khusus. Sedangkan sebagai moderator adalah Sekretaris MUI Jatim, Lia istifhama, yang kini yang akrab dipanggil Ning L14 oleh kalangan milenial gen Z. (Eko)
Leave a comment