Ini Kriteria Wakil Rakyat Versi Aktivis Sekaligus Caleg Dapil II

Probolinggo, newsradarjatim.com – Pemilihan Umum (pemilu) 2024 akan digelar pada 14 Februari nanti. Jadwal tersebut meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal itu setelah dilakukan tahapan Pemilu tahun 2024 yang dimulai pada 14 Juni 2022, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, serta Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.

Di Kabupaten Probolinggo, Pileg 2024 diikuti sebanyak 538 calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang akan bertarung untuk memperebutkan 50 kursi di tujuh daerah pemilihan (dapil) pada pemilihan umum legislatif (pileg) 2024 yang akan digelar 14 Februari nanti.

Dari sekian caleg tersebut, salah satu aktivis senior Probolinggo, Binhaudi turut menjadi kontestan Pileg 2024. Ia mendapatkan nomor urut 4 di Partai Demokrat untuk daerah pemilihan atau dapil II yang meliputi Kecamatan Paiton, Kotaanyar, dan Pakuniran.

Dalam wawancara eksklusif dengan newsradarjatim.com, pria berkacamata ini berupaya merubah paradigma berpikir masyarakat dalam menilai figur calon wakil rakyat. Sehingga nanti tidak salah memilih dan termakan janji manis serta manuver politik yang transaksional.

“Pilih yang bersih, berwawasan dan berani bersuara lantang dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun jika terdapat caleg yang semasa mencalonkan diri suka berbagi sambako, uang dan semacamnya, maka nanti ketika menjabat tidak akan memikirkan nasib rakyat. Melainkan hanya sibuk untuk mengembalikan modalnya,” tegasnya.

Lebih jauh pria yang berdomisili di Desa Alaspandan, Kecamatan Pakuniran ini menguraikan kapasitas anggota DPRD sebagai representasi dari rakyat, di antaranya fungsi legislasi, budgeting, dan controlling.

“Secara umum harus pula mampu menampung aspirasi rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam fungsi legislasi mulai dari penyusunan rancangan harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada pemerintah,” pungkasnya. (fd)